BANTUAN SOSIAL, MENDIDIK DAN TIDAK MENDIDIK ADALAH TENTANG PERILAKU PENERIMANYA

Bansos, kewajiban pemerintah sesuai undang-undang dasar negara

Setelah dalam beberapa hal tidak setuju dan berseberangan pendapat dengan Jokowi, kali ini saya harus kembali berseberangan pendapat dengan beliau. Dalam kaitan mengenai pemberian subsidi dan Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saya tidak akan membahas mengenai anggaran subsidi, dalam kaitannya pada bahan bakar minyak ataupun listrik maupun hal-hal lain yang berkelindan dengan anggaran tersebut. Saya lebih tertarik untuk sedikit berkomentar mengenai Bansos atau BLT.

Begini, mengapa Jokowi harus mengeluarkan pernyataan bahwa pemberian Bansos dan BLT bukanlah keputusan atau kebijakan yang tidak mendidik bagi masyarakat penerima manfaat?

Saya sedang enggan mencari latar belakang beliau mengeluarkan pernyataan demikian. Lagipula, biarlah urusan mencari latar belakang pernyataan Jokowi yang saya anggap kontroversial itu menjadi urusan haters-nya, menjadi urusan ‘yang mulia kampret-kampret se-akhirat’, dan menjadi modal jihad pembelaan ‘yang terhormat cebong-cebong sedunia’.

Bansos dan BLT bagi saya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945. Sebagai sarana untuk negara bisa hadir, mengayomi, melindungi, dan membersamai warganya yang tersisih dan termarjinal. Baik tersisih dan termarjinal karena ketidakmampuan dirinya sendiri untuk bisa bersaing sesuai perkembangan jaman, atau karena faktor dari luar dirinya. Dari faktor lingkungan, sistem, dan kondisi yang sudah terstruktur sedemikian rupa sehingga tidak dapat dimasuki untuk mencukupi bahkan sekadar penghidupan yang layak sehari-hari.

Warga negara menjadi —katakanlah—, miskin, tak mesti dan tak selalu karena sebab kemalasan, atau sebab dirinya tak mau berusaha. Penggusuran, penyerobotan lahan, atau hal-hal lain yang memang ‘disengaja’ sehingga membuat mata pencaharian dan sumber penghidupan mereka menjadi hilang. Atau karena sebab-sebab ‘bencana’ (bencana alam ataupun bencana karena kecerobohan manusia) sehingga membuat warga menjadi tak mampu lagi mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Lumpur dari Lapindo misalnya.

Perihal usia dan kondisi fisik juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi (sasaran program Bansos) warga sehingga sampai pada kondisi membutuhkan bantuan serta pertolongan. Warga negara usia lanjut, janda tua, duda tua miskin sebatang kara, tak lagi mempunyai keluarga, tanpa mempunyai pekerjaan dan juga penghasilan tetap, masihkah layak disematkan suatu pandangan bahwa Bansos bukanlah sesuatu yang tidak mendidik? Warga negara dengan kondisi demikian tidak membutuhkan ‘pendidikan’, mereka butuh makan dan sarana penghidupan.

Mendidik dari sisi apa dan segi yang bagaimana? Sedang mereka memang tak lagi produktif dari segi fisik maupun sisi usia.

Menafikan kondisi riil mereka untuk kemudian menyematkan Bansos sebagai sesuatu yang tidak mendidik, saya rasa, kurang tepat dan tidak etis.

Apa yang perlu diperbaiki adalah perihal mekanisme pendataan penerima Bansos sehingga benar-benar tepat sasaran dan tujuan. Pendataan yang tepat akan meminimalisir penerima manfaat yang datang mengambil bantuan dengan memakai banyak perhiasan, mengendarai sepeda motor, dan berdandan make-up tebal.

Sebab, memang tak layak bukan jika Bansos ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu mempunyai kendaraan bermotor, mampu membeli perhiasan emas, serta masih mampu berdandan dengan make-up tebal?

Sementara masih banyak warga yang lebih membutuhkan, dengan rumah reot, makan sehari sekali pun tak pasti, yang tak tersentuh pendataan, dan oleh karena itu terlewat mendapatkan bantuan.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa selama ini, kelemahan terbesar dalam tak tepatnya penyaluran Bansos adalah perihal pendataan, dan juga sikap penerima manfaat itu sendiri dalam menggunakan dana bantuan. Ada baiknya ketika kemudian memisahkan Bansos yang murni berupa bantuan langsung tunai berupa uang ataupun sembako, dengan Bansos berupa dana bantuan untuk usaha produktif. Sebab, dana bantuan untuk usaha produktif dalam kenyataan kondisi sosial di lapangan, tak dapat dilaksanakan oleh warga negara yang memang sudah tak mampu berkontribusi untuk mengerjakan hal produktif.

Alih-alih mengeluarkan pernyataan perihal bansos yang tidak mendidik, alangkah baiknya jika Jokowi, pemerintah, untuk terlebih dahulu mendidik dan memberikan pendidikan yang layak bagi para petugas pendataan di lapangan. Paling tidak memberikan siraman rohani, agar terbuka mata hati mereka, dengan harapan lebih subyektif lagi dalam mencatat siapa saja warga yang memang pantas dan layak mendapatkan bantuan. Jangan karena kedekatan tempat tinggal, hubungan darah, lantas membuat pendataan menjadi rancu dan tidak sesuai kenyataan.

Selain karena kelemahan besar pada saat pendataan, perilaku sebagian penerima bansos dalam menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang tidak sesuai harapan pemerintah, adalah kenyataan yang memang terjadi di lapangan. Pemanfaatan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan diadakannya bantuan sosial, tak dapat dipungkiri memang juga ada pada perilaku sebagian penerima bantuan.

Tetapi, bukan lantas hal itu bisa digunakan sebagai suatu alasan bagi Jokowi, pemerintah, untuk mengatakan bahwa bansos bukanlah sesuatu yang tidak mendidik. Tak semua penerima manfaat memperlakukan bantuan tidak sesuai dengan tujuan. Masih lebih banyak penerima bantuan yang memang menggunakan dana tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, membeli kebutuhan pokok, bertahan hidup ditengah kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi.

Lagipula, memberi ya memberi saja. Perihal penggunaan, terserah pada mereka yang menerima. Sekali lagi, setelah tepatnya pendataan yang dilakukan. Saya yakin, jika penerima manfaat adalah benar-benar mereka yang membutuhkan, mereka yang memang kesulitan bahkan sekadar untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, tak akan ada penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan.

Saya jadi teringat kata-kata dan nasihat bapak :
“Memberi ya memberi saja. Tentang bagaimana mereka akan menggunakan pemberian itu, sudah bukan hak dan urusan kita.”

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

20.942 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *