BUDAYA FEODAL SATUAN KERJA, PADA KEMENTERIAN

Saya tidak mengalami perang kemerdekaan, Pak Tuwo yang mengalami, ikut berperang, turut bergerilya menghadang pergerakan tentara Belanda.

Saya juga tak mengalami masa reformasi, jika diartikan dengan upaya ikut merebut serta memperjuangkan kebebasan berpendapat dari tangan tiran dalam negeri.

Tetapi saya hidup, tumbuh dan berkembang, mulai dengan kesadaran penuh untuk dapat menilai, mengerti, serta memahami budaya lingkungan sekitar, dalam masa setelah revolusi dan reformasi. Masa yang ‘katanya‘ sabana indah dan luas untuk kebebasan serta kesetaraan, terutama dalam berpikir dan berpendapat.

Saya tidak akan menulis dan menggambarkan kondisi tersebut dalam skala yang luas, cukup dalam skala ‘kecil’ yang saya ketahui, dan saya hidup serta menjalani di dalamnya. Di dalam lingkungan pekerjaan.

Seharusnya, —menurut saya, sih—, revolusi kemerdekaan membawa bangsa ini untuk sedikit demi sedikit, perlahan, meninggalkan budaya feodal dalam hal apapun. Kepemilikan sumber daya, kesempatan menempuh pendidikan dan belajar, juga dalam hal lain seperti kebebasan berpikir serta menyatakan pendapat. Jika dalam masa feodal, hanya golongan dan orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan akses untuk kemakmuran maupun pendidikan, pasca revolusi harusnya kesempatan itu merata pada semua anak bangsa.
Idealnya, tak ada lagi pola pikir bahwa yang ‘diatas’ selalu lebih benar daripada yang ‘dibawah’, dan yang ‘dibawah’ harus menundukkan kepala, akal serta pikiran dan juga pendapat di hadapan mereka yang berada ‘di atas’.

Kata ‘atas’ dan ‘bawah’ saya gunakan untuk merujuk hirarki teknis satuan kerja pada lingkungan dimana saya ikut bekerja dan menjadi buruh di dalamnya.

Pasca reformasi, saya kira, sudah pupus juga budaya feodal yang diterjemahkan dalam perilaku ‘top down‘ dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan. Saya kira, sudah mulai dirintis juga budaya ‘bottom up‘ untuk upaya dialektis demi kemaslahatan dan kebaikan kementerian.
Tetapi ternyata, nol besar.

Kata ‘top down’ dan ‘bottom up’, saya pergunakan semata karena frasa itu sedemikian populer dan karib di telinga, dari mata pelajaran PPKn semasa SMA. Guru PPKn saya, begitu berapi-api menjelaskan serta membahas kata-kata tersebut, sehingga sampai sekarang saya begitu terpesona dengan substansi semangat dari kata-kata tersebut.

Kenyataannya dalam praktek keseharian, pergaulan dalam lembaga kementerian di ruang-ruang kantor? Nol!!!

Perilaku dari hasil budaya feodal masih kental terasa. Pegawai dari tingkat satuan kerja paling bawah, ‘sudah pasti’ tak lebih pintar dan mengerti dari para pegawai pada tingkat satuan kerja diatasnya, pada hal dan segi apapun. Utamanya pada hal-hal yang bersangkut paut dengan penafsiran mengenai suatu peraturan.

Seorang guru, sudah pastilah tidak lebih paham dan mengerti terhadap suatu aturan atau teknis penerapan peraturan yang berkait dengan bidang tugasnya, dibandingkan dengan para pengawas pendidikan. Demikian salah dua contoh semisal, setelah yang pertama diatas.

Pernah suatu waktu saya disambati seorang guru, karena ia baru saja diberi ‘khotbah’ oleh pengawas nya, perihal penerapan suatu aturan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai seorang guru. Panjang lebar ia menyampaikan keluhannya, karena beda penafsiran antara ia dan pengawas. Dan tentu saja, kemudian ia dalam posisi yang ‘harus’ kalah.
Singkat saja setelah berpanjang lebar saya menjelaskan penerapan aturan tersebut (sesuai penafsiran saya tentunya), saya sampaikan :
“Besok lagi ndak usah takut.”

Bagi saya, hubungan antar keduanya lebih mirip hubungan guru-murid. Sebenarnya, tak ada yang lebih pintar satu dengan yang lainnya. Hanya masalah siapa yang terlebih dahulu membaca, dan kemudian berusaha memahami, untuk kemudian berdiskusi. Bukan dialog satu arah bahwa satu pihak jelas benar, dan pihak lain jelas salah.

Pada kesempatan yang lain pernah juga saya dalam posisi dilematis. Berkaitan dengan pencairan tunjangan profesi guru yang lulus melalui mekanisme PPG. Sedikit bermasalah ketika kemudian diketahui, bahwa beberapa guru tersebut menurut salah seorang pejabat di kantor wilayah, ‘tidak memenuhi syarat’ kelulusan, sehingga tunjangan profesinya belum diperbolehkan untuk dibayarkan.
Bagi saya, jelas guru tersebut sudah lulus sesuai syarat dan kualifikasi yang ditentukan, dengan bukti bahwa ia mempunyai sertifikat pendidik, dan kemudian disusul dengan turunnya NRG bagi yang bersangkutan.

Syarat yang menjadi masalah adalah perihal tanggal TMT guru tersebut menduduki jabatan, belum boleh untuk ia mengikuti PPG. Tetapi karena lembaga penyelenggara PPG mengikutkan guru tersebut, memberinya sertifikat kelulusan, dan kemudian NRG juga diturunkan oleh lembaga di tingkat pusat, maka segala syarat pencairan tunjangan sudah tersedia.
Untuk masalah yang berkaitan dengan sah atau tidaknya ia mengikuti PPG, bagi saya sudah gugur bersamaan dengan ia mendapat sertifikat dan juga NRG.
Sebab, jika memang ia tidak sah mengikuti PPG tersebut, maka tidak akan ada sertifikat dan juga NRG yang diberikan.

Tetapi pejabat berwenang pada tingkat wilayah bersikukuh untuk tidak boleh dibayarkan, namun mengelak ketika saya meminta surat penetapan untuk penundaan pembayaran. Kawan saya mengikuti himbauan lisan tersebut, sedang saya ndableg dan tetap memproses pembayarannya.
Arogansi dari tingkat wilayah yang hanya memberikan instruksi lisan untuk masalah yang cukup pelik dan substansial, bagi saya sudah layak untuk diberikan suatu perlawanan. Saat itu, atasan langsung saya cukup ‘menderita’ dengan polemik yang bergulir.

Pada satu sisi ia terikat pada aturan struktural yang mengharuskan tunduk pada atasan, disisi lain ia membenarkan alasan saya untuk adanya surat resmi dengan nomor dan stempel kantor.
Pada akhirnya, tetap saja saya memproses pembayarannya untuk beberapa guru tersebut, dan beberapa guru yang berada dalam tanggung jawab salah satu kawan saya, ditunda pembayarannya.

Saya berusaha menenangkan atasan langsung dengan berkata :
“Kalau ini keliru, saya yang bertanggung jawab penuh, bukan panjenengan.”

Akhirnya?
Beberapa waktu berselang, ketika ada pemeriksaan oleh inspektorat dan juga BPK, diketemukan suatu kekeliruan.
Keliru untuk kasus beberapa guru yang tidak segera dibayar tunjangan profesi mereka.

Saya hanya tertawa saja, sembari menyulut rokok di dalam ruangan. Merayakan kemenangan.

Bukan perkara menang melawan instruksi tanpa dasar dari pejabat tingkat wilayah, tetapi bagi saya itu adalah kemenangan atas sikap feodalistik yang hanya bisa memaksa tanpa memberi solusi.

Pun dalam hal lain, masih banyak contoh yang menjelaskan secara gamblang perilaku feodal di dalam lingkup kantor. Misalnya saja ketika ada suatu diskusi tengah berlangsung antara pegawai pada satuan kerja ‘bawah’, dengan pegawai dari satuan kerja ‘atas’ perihal suatu jenis pekerjaan yang memang debatable dan tidak dilandasi aturan baku. Pada ujung diskusi yang sebenarnya belum selesai, pegawai di tingkat ‘atas’ biasanya akan mengeluarkan jurus pamungkas :
“Ya pokoknya terserah, harus begitu. Kalau tidak begitu dan seperti itu, saya tidak ikut bertanggung jawab.”

Blaik, kan?

Hal itu diperparah dengan sikap para pegawai dari satuan kerja ‘bawah’, yang juga berpendapat bahwa ia tak lebih mampu daripada para sejawatnya yang duduk di ‘atas’. Sehingga mereka hanya akan manut saja dengan berbagai instruksi yang terkadang tak berdasar pada suatu keputusan resmi.

Yang kemudian sedikit absurd, tak sedikit ketika para pegawai dari ‘bawah’ dimutasi pindah ke bagian ‘atas’, kemudian berpendapat bahwa ia sekaligus otomatis menjadi lebih pandai dan pintar. Kemudian ia lupa kepada asal, dan bersikap tak ubahnya seperti para feodal yang sudah duduk lama. Tak ada upaya untuk memperbaiki sistem dan pola komunikasi yang terbangun secara tidak sehat selama ini, dengan berbekal pengalamannya duduk di ‘bawah’. Alih-alih membawa ide segar dan pola komunikasi baru, bahkan mereka malah menambah daftar petugas feodal.

Tidak ada kepercayaan diri untuk sedikit saja merasa bahwa sebenarnya para pegawai di tingkat ‘bawah’ adalah setara, dan hanya perkara tempat saja yang membedakan mereka. Bukan tentang isi kepala ataupun nalar dan logika dalam bekerja.

Sampai saat ini, hal-hal tersebut masih terjadi.

Bagi saya, itu adalah sabana luas untuk berperang. Medan tempur yang menyenangkan, sekaligus panggung komedi yang menyediakan bahan baku segar untuk tertawa keras dan puas.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

14 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *