Bukan Prajurit

Meski pernah bercita-cita menjadi seorang prajurit, nyatanya saya tak pernah menjadi prajurit. Saya selalu salut dan menghormati dedikasi para prajurit, loyalitas mereka, terhadap tanggung jawab yang dibebankan.

Tanggung jawab itu diantaranya, untuk taat pada perintah, apapun yang terjadi.

Itulah yang membuat saya salut. Dan mungkin karena itu juga, saya tidak ditakdirkan untuk menjadi prajurit. Karena saya tak mudah menaati suatu perintah. Saya tak akan langsung bergerak ketika mendapatkan perintah, tetapi akan terlebih dahulu mencerna dan memikirkan sebab serta akibat dari perintah yang saya terima.

Kalau saya menjadi prajurit, dan kemudian turun ke medan perang, bisa dipastikan batok kepala saya akan pecah terkena peluru. Karena tak mudah menaati perintah itu tadi.

Meski akhirnya bekerja dalam lingkup lembaga yang mempunyai struktur ‘mirip’ dengan prajurit atau tentara, saya benar-benar tak pernah terdoktrin untuk taat kepada atasan.

Ketaatan saya adalah kepada nilai-nilai dan aturan, kepada undang-undang dan segala peraturan turunannya. Itu saja. Maka mungkin karena itulah, hanya sedikit atasan yang menyukai saya. Karena saya akan selalu mengemukakan arguman, mendebat, jika atasan memerintahkan sesuatu namun menurut saya tak sesuai dengan aturan.

Saya bukan prajurit.

Termasuk pernyataan dogmatis bahwa saya ini hanya pegawai, dan dengan itu harus menerima segala resiko untuk ditempatkan di manapun, saya menyanggahnya. Jika penempatan itu, mutasi itu, prosedural dan sesuai aturan, boleh lah. Tetapi kalau penempatan dan mutasi itu terjadi karena mereka yang berwenang melakukan mutasi berlaku salah? Saya tak akan menerimanya.

Saya akan melakukan pemberontakan, protes, minimal melalui tulisan semacam ini. Biar saja.

Setahu saya, bahkan kita tak diharuskan taat kepada perintah orang tua, jika perintah itu bertentangan dengan ketentuan Tuhan. Nah, toh apalagi perintah atasan yang keblinger terhadap jabatan dan kedudukannya. Tak akan pernah saya taat. Tak akan pernah.

Maka jika ada nasihat untuk menerima saja segala keputusan perihal perpindahan atau mutasi, maka saya akan menertawakannya. Itu adalah tanda terbesar bahwa senyatanya, kita masih berada dalam tatanan sosial masyarakat feodal. Menerima keputusan keliru menurut saya sama dengan menerima hukuman meski tak melakukan kesalahan.

Apa bedanya dengan jaman dahulu? Ketika tuan-tuan tanah adalah majikan yang bisa melakukan apapun, sesuka hatinya, kepada para pekerjanya.

Saya bukan pekerja dari tuan-tuan tanah bajingan semacam itu. Saya manusia merdeka.

Untung saja para pejuang kemerdekaan ketika tahun 1945 itu, tidak taat kepada perintah Kekaisaran Jepang untuk tak tergesa membaca pernyataan kemerdekaan. Untung saja jiwa mereka adalah pemberontak, dan merdeka. Maka mereka tak taat, dan terjadilah proklamasi kemerdekaan saat itu. Yang hasilnya, kita nikmati hingga saat ini.

Dengan framing pemikiran masa itu, ketika para pejabat yang mempunyai kekuasaan adalah orang-orang Jepang, dan kita disuruh menerima saja perintah untuk tak melakukan proklamasi. Merdeka kah negara kita saat ini? Ya tentu saja tidak akan, Portisio….

Kita tak akan pernah merdeka jika terus menaati pemerintah Jepang saat itu.

Nah, kini, andai saya tentara, saya pasti akan menaati perintah atasan atau komandan. Apapun perintah itu. Sebab, secara aturan memang prajurit atau tentara harus taat pada komandan atau atasan. Itu adalah aturan tertulis, aturan lembaga tentara memang seperti itu.

Lha kalau saya? Saya bukan prajurit. Maka saya berhak membantah. Membantah dengan catatan tentu saja.
Bahwa atasan memang memerintahkan sesuatu yang tidak semestinya, tidak prosedural, dan cenderung membawa mental feodal.

Ayolah, ini sudah masuk era dimana petani YouTube yang mempunyai banyak akun akan menjadi kaya raya, mosok mental dikantor masih terus saja feodal?

“Saya yang pejabat, maka saya yang berhak mengatur.” Kata seorang pejabat eselon 4 suatu waktu. Saya mendengarnya sendiri.

Haaa matamu kuwi.

Mengatur kalau sesuai aturan dan prosedural ya ndak masalah. Memindah pegawai kalau sesuai kebutuhan jabatan ya ndak masalah. Menempatkan personel kalau sesuai secara kualifikasi ya silahkan saja. Tetapi kalau serampangan, modar saja sana.

Mosok ada kakak beradik saudara sekandung berada dalam satu bagian kantor yang sama. Bukan hanya satu kantor, tetapi satu bagian di dalam kantor. Piye kuwi pertimbangane?

Mosok syarat kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi syarat untuk menempati jabatan tertentu, tetapi tetap dipaksakan. Dalihnya : Kalau mampu apa salahnya?

Ya memang tidak salah. Tetapi pegawai yang secara peraturan memenuhi kualifikasi dan secara riil mampu menempati jabatan itu, masih banyak. Kok ndak ambil yang itu?

Pejabat kok pinternya sundul langit. Pintar memanipulasi aturan, dan pintar menerobos celah. Sayangnya, kesemuanya tak sesuai dengan aturan.

Nah, saya tidak akan pernah taat pada atasan atau pejabat yang pintarnya sundul langit semacam itu. Yang tidak memahami aturan, terlebih suka melanggar aturan. Melanggar aturan hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya sendiri.

Pada yang semacam itu, bahkan jika saya prajurit, sudah saya tembak kepalanya….

Untung saya bukan prajurit, dan saya tidak harus mengokang senjata dan menembak. Saya hanya harus membuat tulisan semacam ini, lebih sering lagi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *