Kegagalan, Dan Usaha Rekonsiliasi Selepas Pemilu

Selalu ada kekecewaan, mendampingi sebuah usaha. Seperti halnya ada kelegaan, yang juga melengkapinya. Selalu begitu, satu paket, satu kesatuan.

Setiap usaha, dalam kaitannya untuk menuju atau merengkuh sesuatu, selalu mengandung dua anak yang siap dilahirkan. Keberhasilan atau kegagalan. Dua anak kandung itu membawa dua jenis sikap yang berbeda. Yang satu bersikap kecewa, yang satu bersikap lega.

Yang berhasil akan lega, yang gagal akan kecewa.

Tetapi rumus itu tidak rigid, tidak kaku. Bahkan ia sangat cair, fluid, tergantung apa dan bagaimana masing-masing pelaku usaha menjalaninya.

Ada orang yang legowo, ikhlas menerima kegagalan dari suatu usaha yang sedang dilakoninya. Tahu bahwa batasan langkah manusia hanya sampai pada setiap usaha yang dijalani, sedang hasil adalah lain soal dan ditentukan bukan semata oleh manusia dan usahanya. Orang semacam ini, akan menyikapi suatu kegagalan dengan suatu jenis sikap yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jika yang lain memilih kecewa, bisa jadi orang yang ikhlas akan memilih lega.

Begitupun ada juga orang yang masih mengendapi rasa kecewa, meski usahanya berhasil dan tujuannya tercapai. Dengan dalih apapun, termasuk suatu ‘pemikiran’ bahwa sebenarnya ia masih akan bisa meraih hasil optimal jika berusaha lebih keras. Selalu tak ada rasa lega, meski sudah disuguhi sajian keberhasilan dari usahanya.

Hari-hari terakhir ini, tentu akan lebih banyak yang merasa kecewa, daripada yang merasa lega, jika kemudian dikaitkan dengan pemilu di Indonesia. Utamanya, dari para calon legislatif [caleg] yang ‘gagal’ menuju tujuan untuk duduk di parlemen. Entah parlemen pada tingkat Daerah II [kabupaten/kota], Daerah I [propinsi/setingkatnya], juga tingkat Pusat.

Banyaknya spanduk, baliho, gambar caleg serta alat peraga kampanye yang bertebaran, mengindikasikan bahwa mereka sungguh-sungguh dan berusaha keras agar mencapai tujuan. Mencapai kursi-kursi legislatif yang diinginkan. Kita tahu bahwa mereka berusaha maksimal dan berusaha se-optimal mungkin untuk meraih suara konstituen. Berharap nama mereka mendapat coblosan paku di bilik-bilik suara.

Tetapi sekali lagi, memang harus lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Harus lebih banyak yang kecewa daripada yang lega.

Secara subyektif dapat saya simpulkan, lebih dari 90% caleg yang gagal, akan merasa kecewa alih-alih lega.
Sebab apa yang menjadi tujuan mereka, memang sudah diniatkan. Bukan karena secara tidak sengaja lantas terdaftar menjadi caleg dari sebuah partai politik.

Menjadi caleg adalah sesuatu yang sudah diniatkan juga direncanakan. Dengan biaya yang tidak sedikit.

Biaya adalah komponen yang mengambil mayoritas penyebab kekecewaan. Baru setelahnya waktu dan tenaga. Jujur saja, manusia akan lebih kecewa kehilangan uang atau biaya, daripada kehilangan waktu juga tenaga.

Jujur saja, tulisan ini saya buat dan dedikasikan untuk salah seorang kawan, yang pada pemilu kemarin [17/04/2019] maju sebagai salah seorang caleg di daerahnya. Caleg pada Daerah II pada kota tempat tinggalnya.

Beberapa hari sebelum pemilu, saya mematikan akun media sosial.
Sehingga saya tidak tahu perkembangan dari usaha yang sedang dilakukan kawan saya itu, pun pada hari-hari selepas pemilihan.

Baru beberapa hari setelahnya, pada hari Sabtu [20/04/2019] saya memberanikan diri mengirim pesan kepada yang bersangkutan. Pertama saya bertanya kabar, bukan untuk sekadar berbasa-basi. Saya memang ingin mengetahui kabarnya. Setelah ia menjawab ‘baik’, saya baru bertanya yang kedua. Saya tanyakan apakah ia ‘tembus’ ke parlemen. Ia menjawab belum berhasil. Parpolnya mendapat satu kursi dari keseluruhan suara yang didapat, dan ia berada dalam urutan kedua dalam perolehan suara.

Justru saya yang kecewa.

Boleh dikata bahwa saya tak terlalu menyukai politik, beserta para pelakunya.

Akan tetapi, saya selalu berharap kawan saya itu berhasil untuk tembus duduk di parlemen kotanya.

Saya sampaikan simpati dan harapan agar ia tetap kuat dan tegar. Saya sedikit tahu bahwa ia orang yang kuat dan tegar. Tak ada lagi kirim pesan setelahnya. Pun saya juga tidak tahu apakah pesan saya cukup berguna atau tidak. Yang jelas, saya tulus menyampaikan simpati dan juga kecewa bahwa ia tidak berhasil.

Tulisan ini terinspirasi dari usaha dan niat tujuannya masuk ke parlemen. Untuk membuat perubahan. Saya tahu kapasitasnya, maka saya berharap ia berhasil. Maka ketika ia gagal, saya juga merasakan kecewa.

Saya hanya berharap, bahwa ia tak harus terlalu merasa kecewa. Hanya itu yang bisa saya lakukan, untuk membantunya. Mendoakannya agar tak larut dalam kekecewaan. Saya tahu bahwa ia tidak membaca tulisan ini. Tetapi doa saya akan selalu sampai kepadanya.

Sistem pemilu di Indonesia memang mensyaratkan untuk keluar banyak biaya, tak dapat dipungkiri. Secara gamblang dan kasat mata bisa kita lihat dari berbagai spanduk, poster, maupun baliho yang dipasang oleh para kontestan. Tentu saja, tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh para kontestan, untuk membuat alat peraga.

Belum lagi, sikap dari para pemilih, para pemilik suara, yang masih berharap bahwa akan ada amplop berisi uang dari para caleg, untuk dirinya.

Selalu ada kredo semacam ini dalam tiap-tiap pemilu :

“Terima amplop dan uangnya, lupakan pemberinya.”

Terima uang dari para caleg, dan kita tak harus memilihnya. Jujur, saya miris setiap kali mendengar kalimat semacam itu. Menerima uang dan lantas melupakan pemberinya, tak harus memilihnya di bilik suara, menandakan suatu gejala serius perihal degradasi moral.

Betapa kita sangat meremehkan hati dan juga perasaan, serta hubungan sosial antar manusia.

Bahkan, perihal amplop dan uang semacam itu, sudah ditetapkan secara baku di dalam masyarakat. Bahwa caleg yang tidak membagi uang, tak pantas dipilih. Pun jika sudah membagi uang, juga tak harus dipilih.

Masyarakat menjadi begitu oportunis, jika sudah berhadapan dengan uang, bahkan dalam nominal yang sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan perhubungan sosial diantara mereka. Uang senilai 50 ribu rupiah sampai dengan 100 ribu rupiah, tentu bukan nilai yang sepadan jika harus menukarnya dengan beban moral yang harus ditanggung jika tak memilih pemberinya di bilik suara.

Kita menjadi tahu, bahwa perilaku menyimpang, koruptif, bukan hanya menjadi milik para pejabat dan mereka yang mempunyai akses luas terhadap anggaran negara. Senyatanya, dalam skala paling kecil, kita juga memiliki potensi untuk berperilaku koruptif.

Semoga saja tak harus banyak caleg yang merasa kecewa, dan menganggu jiwa serta kehidupannya. Sebab bagaimanapun, meski tak terlalu menyukai sebagian besar dari mereka, tetap saja kita sama-sama manusia.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

16 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.