Legitimasi Langit Dalam Politik

Saya baru kemudian mencerna secara pelan dan perlahan, perihal ‘legitimasi’ keturunan, dalam kancah politik. Setelah kemarin (24/03/2019) mendengar orasi politik singkat, oleh seseorang, ketika kumpulan trah.

Dulu saya tak pernah terlalu memperhatikan, ketika banyak pendukung Megawati memberi legitimasi perihal kecakapan kepemimpinan nasional karena ia adalah anak Soekarno. Saya juga tak terlalu peduli ketika Roy Suryo membawa-bawa trah Paku Alam dalam kampanyenya. Tetapi karena mendengar secara langsung alasan [entah kenyataan atau hanya retorika] perihal majunya seseorang dalam pertarungan legislatif dikarenakan faktor keturunan, saya jadi kepikiran.

Perihal suatu kultur dalam satu keluarga, mungkin akan berpengaruh dan mempengaruhi dari generasi ke generasi. Misalnya saja dalam keluarga pengusaha, mungkin darah pengusaha dan atau wirausaha akan menurun pada generasi ke generasi. Dari bapak, ke anak, ke cucu, sampai entah pada generasi yang keberapa.
Dalam kultur keluarga militer, mungkin juga akan mempengaruhi generasi berikutnya, dengan paling tidak satu anak, atau satu cucu, mengikuti jejak leluhurnya.

Mungkin, demikian juga untuk keluarga lain, dengan kultur yang tak sama.

Perihal kultur, mungkin tak hanya berkaitan dengan jenis pekerjaan. Bisa juga dalam hal yang lebih sederhana. Misalnya saja kebiasaan makan malam bersama. Atau kebiasaan menanam bunga tertentu di halaman. Atau kebiasaan beribadah bersama. Dan masih banyak hal lain, dalam berbagai jenis maupun skala.

Dalam banyak hal lain itu, saya asumsikan juga berlaku dalam hal yang akan saya tuliskan, politik.

Bukan politik dalam bingkai sikap dan keilmuan serta pemahaman mengenai politik itu sendiri. Tetapi politik praktis, sebagai suatu profesi. Kalau dengan istilah lebih halus, politik sebagai jalan peng-hidup-an.

Dalam orasi singkat yang saya dengar itu, disampaikan bahwa si calon anggota legislatif [caleg], merupakan keturunan si A, yang dahulu adalah juga anggota DPRD di suatu provinsi, sekaligus adalah pemuka agama di daerahnya. Pamannya, adalah juga anggota DPRD, di suatu kabupaten. Maka, —kata orator—, beliau ini mempunyai garis keturunan serta kepantasan juga untuk duduk menjadi anggota dewan. Kakeknya, adalah pemuka agama yang disegani tak hanya di daerahnya saja, tetapi sudah mencakup wilayah-wilayah yang lebih luas. Tak seperti saya, yang tak mempunyai garis keturunan sebagai anggota dewan, apalagi pemuka agama, lanjutnya.
Beliau, —lanjut si orator—, jelas lebih kuat untuk ‘kewahyon’, daripada saya. Sekali lagi, dilihat dari garis keturunan dan juga kultur dalam keluarga besarnya.

Mitos atau fakta?

Mendengar orasi itu, saya kemudian teringat salah satu cerita [mitos?] paling mahsyur mengenai hal itu. Mengenai ‘kewahyon’, yang dalam bahasa mudahnya : ‘dihinggapi wahyu’.

‘Wahyu’, dalam hal ini, dalam kultur mayarakat Jawa, adalah legitimasi dari langit atau Tuhan yang khusus diberikan kepada orang-orang terpilih. Lebih spesifik, ‘wahyu keprabon’ kalau dalam konteks raja-raja Jawa atau konteks pendudukan suatu jabatan dalam masa sekarang.

Tanpa wahyu keprabon itu, seseorang takkan bisa menjadi raja atau pejabat, meski ia sebenarnya sangat mampu. Sebaliknya, meski tak mampu atau bahkan tak cakap, jika sudah mendapat wahyu keprabon ini, seseorang tetap akan bisa menjadi raja atau pejabat. Contoh mudahnya, Arya Penangsang yang sangat sakti mandraguna serta mempunyai kecakapan administrasi karena mampu memajukan daerah Jipang Panolan itu tak pernah sekalipun menjadi raja, meski secara kapasitas ia sangat mampu.
Contoh yang berseberangan, Amangkurat I sebenarnya sangat tidak pantas menjadi raja atau sultan, tetapi karena ia adalah keturunan raja [dan otomatis mendapat wahyu dari faktor keturunan], maka duduklah ia sebagai raja atau sultan.

Perihal Amangkurat I yang saya katakan tak pantas menjadi raja itu, bolehlah saya berikan alasan berupa tindakannya yang membunuh 6000 ulama semasa pemerintahannya. Hanya karena rasa curiga, dan kekhawatiran tahtanya akan dijungkalkan.

Mitos atau cerita mengenai wahyu keprabon yang saya ingat adalah, mengenai duduknya Panembahan Senopati atau yang mempunyai nama asli Danang Sutawijaya sebagai raja atau sultan pertama di kerajaan Mataram Islam. Padahal, secara garis keturunan, Sutawijaya tak mempunyai leluhur raja.

Ceritanya, Ki Ageng Giring, sahabat dari ayah Danang Sutawijaya yaitu Ki Ageng Pemanahan, ‘menggiring’ wahyu keprabon yang saat itu ‘meloncat’ dari Kasultanan Pajang. Wahyu keprabon diberitakan meloncat dari Pajang karena sudah lemahnya Sunan Hadiwijaya [Raja Pajang], karena perseteruan panjang dengan Adipati Jipang Panolan, Arya Penangsang.

Karena sudah melemah itu, Hadiwijaya tak mampu menahan ‘wahyu’ untuk lebih lama berada di Pajang, sehingga kemudian meloncat pergi, dan ‘digiring’ oleh Ki Ageng Giring, ke wilayah Mataram yang baru didirikan oleh Danang Sutawijaya dan ayahnya.

Keberhasilan Ki Ageng Giring itu, kemudian diberitakan secara luas, dan dengan itu kemudian menjadi sebuah legitimasi bahwa Sutawijaya pantas menjadi seorang raja. Meski tak mempunyai trah ‘darah biru’ sebelumnya.

Benar tidaknya cerita atau mitos yang berkembang itu, tak terlampau penting bagi saya. Masyarakat Jawa mempunyai ‘sanepo’ atau perumpamaan yang rumit dalam menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Mungkin saja peristiwa itu hanya sanepo, entahlah.

Yang menarik bagi saya, adalah keberhasilan Sutawijaya menjadi raja, dengan kenyataan bahwa ia tak mempunyai trah darah biru atau keturunan raja dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Entah itu dari Demak, atau bahkan Majapahit, Singasari, atau Kediri.

Pentingnya legitimasi

Mungkin saja tanpa legitimasi perihal wahyu keprabon yang meloncat dari Pajang dan berhasil ditangkap serta dipindahkan ke Mataram itu, Sutawijaya takkan pernah menjadi atau diakui sebagai Panembahan Senopati. Pendiri sekaligus cikal bakal trah darah biru Mataram.

Masyarakat terlanjur percaya bahwa seorang raja harus dihinggapi wahyu keprabon agar pantas duduk di singgasana. Dan, Sutawijaya secara cerdas mampu membuat legitimasi dirinya sendiri dengan cerita wahyu keprabon yang meloncat dari Pajang, sekaligus mampu menjadikan hal itu sebagai pengukuh yang kokoh atas ‘kekurangannya’.

Cerita tentang Sutawijaya itu, setidaknya kemudian menjadi semacam inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya, untuk ikut memburu wahyu keprabon, meski bukan dari trah darah biru.

Siapa yang berusaha, akan mengunduh hasilnya.

Demikian juga perihal wahyu keprabon itu, meski bukan keturunan darah biru atau pejabat, bisa diusahakan dengan banyak berdoa, berusaha, dan tirakat.

Saya kemudian tercenung, sebenarnya legitimasi semacam itu, adalah untuk menambah kepercayaan diri, atau untuk meningkatkan daya tawar di mata pandang pihak lain?

Dalam kasus Sutawijaya, saya kira hal itu untuk meningkatkan daya tawar di mata pihak atau orang lain.
Karena tentu saja, Sutawijaya tinggal butuh pengakuan dari luar dirinya, agar ia diakui sebagai raja. Sedang dari dalam dirinya, ia tak kurang percaya diri. Ia adalah orang yang bisa mengalahkan Arya Penangsang dalam suatu pertempuran di tepi Sungai Bengawan Sore.

Keseimbangan kemampuan

Secara kapasitas keilmuan, juga kaprawiran olah tubuh, Sutawijaya sudah pantas untuk menjadi seorang raja, katakanlah begitu. Yang kurang, adalah legitimasi langit agar ia diakui oleh masyarakat, sesuai dengan kultur da budaya yang berkembang saat itu.

Tetapi dalam masa saat ini, apakah masih cukup relevan membawa legitimasi langit semacam itu, untuk kontestasi politik, pemilihan calon anggota legislatif?
Untuk menambah kepercayaan diri sendiri, mungkin hal itu bisa dilakukan. Semacam memompa semangat diri sendiri dengan berbagai nutrisi hati maupun pikiran.

“Aku adalah keturunan tokoh agama, anggota keluargaku banyak yang menjadi anggota legislatif, maka aku juga bisa.”

Bagi caleg yang bersangkutan, membisikkan kalimat tersebut terus menerus, pada dirinya sendiri, mungkin akan berhasil memompa semangat dan daya juang untuk pemilihan.

Tetapi ketika legitimasi keturunan tersebut disampaikan kepada khalayak, perihal ia keturunan siapa, masihkah berpengaruh?

Yaaa belum tentu Portisio…..

Saat ini sebagian besar masyarakat lebih percaya kepada seseorang, misalnya calon legislatif, lebih dikarenakan kapasitas, kemampuan, dan kompetensinya. Selain tentu saja, sikap dan perangai dalam keseharian. Orang akan lebih senang memilih caleg yang cerdas, supel, pintar, baik, pandai bergaul, dan tentu saja tak banyak bermasalah dengan hukum baik pidana ataupun perdata.

Salah satu cara mengetahui kecerdasan dari caleg yang akan dipilih adalah, kemampuan berbicara dengan orang lain, mengambil simpati dan sikap serta gestur tubuhnya menunjukkan ia peduli dengan orang lain.
Selanjutnya, paparan programnya jelas, nyata, dan langsung menyentuh sendi-sendi kebutuhan masyarakat luas, serta secara umum dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi secara makro.

Sedikit tolok ukurnya adalah demikian itu, tentu saja menurut saya sendiri. Tolok ukur bagi anda, terserah.

Bagi saya, paling tidak demikian itu. Apalagi kalau sudah melegitimasi dirinya sedemikian rupa bahwa ia adalah keturunan tokoh agama, dan juga trah dari anggota legislatif di tingkat daerah. Harusnya, kecakapannya sekian persen lebih banyak daripada yang keluarganya tidak ada kultur politik atau kultur sebagai anggotan legislatif.

Haa tetapi yang saya sedikit heran, dari hampir satu jam orasi yang disampaikan itu, keseluruhannya disampaikan oleh si pendamping. Sedang si caleg hanya diam saja. Orator ulung itu berbicara panjang lebar, sedang si caleg bahkan tak mengucapkan salam.

Apakah mesti begitu kalau caleg yang sudah mendapat legitimasi langit, dari trah leluhurnya?
Banyak diam, sebagaimana padi yang semakin menunduk ketika semakin berisi?
Entahlah, seperti diamnya tong di tengah jalan juga bisa.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

11 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *