Letih Karena Pemilu, Butuh Jasa Pijat

Gambar : Pixabay

Pemilu panas

Seharusnya, semua sudah selesai dan berlalu. Tinggal jejak sejarah dan kenangan, yang tak mesti berlarut, semenjak sore hari tanggal 17 April 2019. Itu adalah partai puncak, final, dimana seharusnya semua pertikaian menemui senjakala usianya.

Seharusnya, begitu….

Harusnya tak ada lagi ‘menang-kalah’, dan berbagai tuduhan kecurangan atau apapun itu. Bukan karena saya memihak dan membela salah satunya. Tetapi, jika merasa sejak awal ada kecurangan, toh mundur dari kontestasi bisa menjadi pilihan.

Jangan ketika seharusnya sudah selesai dan berakhir, masih juga dikemukakan berbagai wacana yang memuat kegaduhan.

Sebagai rakyat jelata, saya sudah sangat lelah, tuan dan puan….

Jengah juga melihat mereka yang selama ini didapuk sebagai orang-orang alim, ulama, pemuka ilmu, bertengkar dan berebut pengaruh demi kepentingan politik praktis. Seharusnya, mereka ini bisa berdiri di tengah dan mendinginkan suasana yang dibakar oleh para politisi. Tetapi tidak, bahkan mereka ikut larut di dalam arus yang sama sekali tak ada sejuk-sejuknya itu.

Sampai hari ini, belum ada tanda-tanda tensi pemilu akan menurun. Berbagai kubu mengklaim kemenangannya masing-masing, dan masyarakat terbawa arus untuk saling menyerang satu sama lain.

Tak ada obat yang bisa mendinginkan suhu maupun tensi, tak juga paracetamol yang selama ini efektif digunakan sebagai obat penurun panas. Manusia-manusianya mempunyai kepala panas, tetapi entah mengapa tak ada satu pun yang berniat menenggak obat, untuk kemudian beristirahat dan berharap esok hari sudah sejuk kembali.

Suasana macam apa ini….

Kenapa masyarakat yang biasanya cerdas pun, hari-hari terakhir ini mau diseret dan dibawa menuju kolam panas yang mereka tak tahu guna serta manfaatnya.

Tak juga para pakar dan cerdik pandai serta alim dan ulama. Kenapa mereka tak mencoba upaya untuk ikut menyejukkan suasana.

Hari-hari saat ini, seharusnya semua sudah selesai, dan semua sudah normal kembali. Saya selalu menganggap situasi semacam ini bukanlah situasi yang normal.

Suasana semacam ini, sangat abnormal….

Pemilu yang melelahkan

Saya sudah mengulang berkali-kali melalui banyak tulisan. Pemilu kali ini sungguh melelahkan. Bahkan jika dibandingkan dengan olahraga paling berat pun, pemilu ini jauh lebih melelahkan.

Tak ada manfaat bagi kesehatan yang laik didapatkan. Bahkan, beberapa petugas penyelenggara pemilu, meninggal.

Pemilu kali ini sangat rentan membuat perpecahan. Bahkan, merembet pada hal-hal yang sebenarnya tak berkaitan langsung dengan pemilu itu sendiri.

Bagaimana mungkin mimbar-mimbar khotbah agama kemudian tercemar dengan berbagai dalil memilih pemimpin yang sesuai kriteria agama.
Kita tidak memilih, kita dipaksa memilih.
Secara sadar kita dipaksa memilih, dan kemudian secara sadar satu sama lain bertengkar karena berbeda pilihan.

Apakah wajar….?

Pemilu kali ini melelahkan. Bagaimana mungkin ruang-ruang birokrasi tercemar dengan berbagai kampanye dan ajakan murahan untuk memilih calon tertentu. Tak adakah daya tawar dari para birokrat untuk menolak tekanan dan ajakan para politisi.

Memang tak ada salahnya berpolitik di dalam birokrasi. Tetapi bukan politik elektoral. Haruslah politik sebagai suatu sikap dan keyakinan. Menggenggam ideologi bahwa birokrasi adalah lembaga netral yang lepas dari kepentingan politik praktis.

Politik yang semacam itu, harusnya dipegang teguh. Untuk mengantisipasi kelelahan, yang kemudian menyurutkan produktifitas. Jika birokrasi dipaksa untuk terjun masuk ke politik praktis, maka adalah kekacauan yang akan timbul setelahnya.

Pun ketika pemilu masuk ke dalam ruang-ruang keluarga. Pemilu kali ini, sungguh destruktif.

Berapa banyak seorang bapak yang menyimpan dendam terhadap anak lelakinya, hanya karena berbeda pilihan. Begitupun sebaliknya, tak kurang banyak anak yang menyemai bibit durhaka terhadap orangtuanya, hanya karena berbeda pilihan dalam pemilu yang suram.

Ini adalah pemilu yang kejam, lebih terutama terasa bagi rakyat jelata dan masyarakat kebanyakan. Hampir tak ada manfaat langsung yang muncul, selain benih-benih harapan.

Namun, harapan pun terkadang bisa berlaku kejam.

Mengurangi dampak buruk pemilu

Semestinya, bibit-bibit konflik horisontal semacam ini harus mulai diantisipasi. Oleh para pengambil kebijakan, dan mereka yang mempunyai wewenang.

Pertama, dengan menurunkan Presidential Threshold lebih rendah dari 20%. Bisa 10% atau 15%, silahkan saja.

Salah satu tujuan utamanya, untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat, terhadap calon pemimpin yang ‘dipaksakan’ untuk mereka pilih. Dengan ambang batas 20%, akan banyak parpol berpikir ulang mengajukan calon presiden mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk berkoalisi.
Tujuan sekundernya, agar parpol tak terlalu bersikap pragmatis dengan mencari aman, dan merapat pada calon-calon yang mereka anggap bisa mendongkrak perolehan suara.

Pilihan yang lebih banyak akan memecah konsentrasi calon pemilih, untuk tidak terlalu terpaku pada dua kubu dan menjadikannya hitam putih. Setidaknya, akan mereduksi fanatisme buta perihal pilihan yang diambilnya. Dua pilihan seolah menempatkan ‘benar-salah’ perihal pilihan, dalam dua kotak yang bertentangan.

Sehingga memilih salah satunya dianggap sebagai ‘kebenaran’ tunggal, dan memilih yang lainnya sebagai ‘kesalahan’ mutlak.

Adanya tiga atau empat calon akan membuat tidak ada lagi dua kubu yang berbenturan secara langsung, dan kemudian diasah menjadi runcing oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan.

Mungkin akan ada kekhawatiran perihal calon pemimpin atau presiden yang tidak didukung ‘suara mayoritas’ jika presidential threshold diturunkan. Tetapi kekhawatiran semacam itu hanya semu belaka, hanya alasan bagi para elite untuk mempertahankan kekuasaan dan membagi kekuasaan.

Senyatanya, masyarakat Indonesia taat dan patuh terhadap undang-undang serta peraturan negara. Sehingga siappaun presiden hasil dari pemilu yang digelar, masyarakat tetap akan menerima dan mengakuinya, meski tidak mendapat suara mutlak jika presidential threshold diturunkan.

Kedua, menindak tegas para pelaku penyebar hoaks seputar pemilu.

Hoaks senyatanya sudah menjadi momok yang demikian menakutkan. Sejauh ini, hampir tak ada keseriusan selain dengan memblokir akun-akun media yang gemar menebarkan hoaks.

Hoaks lebih serupa fitnah, dan bukan sekadar wacana pembanding yang dilontarkan oleh suatu kubu terhadap kubu yang lain. Menindak tegas para pelaku produsen hoaks, setidaknya akan mulai membuka mata masyarakat perihal teknologi, serta kurang lebihnya di dalam kehidupan.

Butuh pijat

Ada celah bernama ‘pikir dan telaah’, yang seharusnya digunakan sebelum menyebarkan dan mewartakan kabar-kabar yang tak jelas sumbernya. Paling mudah, jika suatu berita cenderung menghakimi suatu pihak tanpa data dan fakta yang jelas, hampir pasti bahwa kabar tersebut hoaks belaka.

Banyak yang sudah dikorbankan hanya untuk melakoni satu pemilu, pada tahun 2019 ini.

Entah pertemanan, persaudaraan, atau jaringan relasi yang sudah terjalin bertahun-tahun lamanya. Semua menjadi buyar dan renggang hanya karena pemilu.

Ini sungguh melelahkan, dan membuat letih tubuh serta pikiran.

Pada beberapa bulan ke depan, harusnya jasa pijat menjadi ramai dan laris manis. Entah pijat untuk tubuh, atau untuk pikiran.

Tetapi yang paling penting, jasa pijat untuk digunakan di dalam gedung parlemen di senayan. Agar para pengambil kebijakan itu sadar, pemilu yang demikian ini sungguh meletihkan. Tetapi itu dengan catatan, jika mereka juga merasakan letih, sama seperti kita.

Tetapi kalau ternyata mereka tertawa dan bahagia, itu sudah lain soal.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

12 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *