Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Untuk Semua Agama Yang Diakui Negara

Bahasan saya tidak akan menyentuh puluhan atau ratusan agama dan aliran kepercayaan, yang belum atau tidak diakui secara resmi oleh negara. Sedang dalam lingkup sempit terhadap agama-agama resmi yang diakui, masih terdapat gesekan dan ricuh dalam implementasi keseharian.

Begini, saya ini amtenar pada Kementerian Agama, kementerian yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam bidang keagamaan dan pendidikan keagamaan. Sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2015, BAB I Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada pasal 2 :

“Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Pasal 2 dalam perpres tersebut kemudian mendapat penjelasan yang lebih rinci pada pasal berikutnya. Pada pasal 3 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi :

huruf a :

“Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.”

Oleh karena itu, orang yang duduk dan menjabat sebagai Menteri Agama memang harus moderat, dengan pemahaman agama yang lentur, namun tetap dalam koridor kaidah serta akidah.

Sebagai amtenar kecil bergolongan rendah di dalam Kementerian Agama, kementerian raksasa dengan banyak tupoksi dan anggaran, sebisa mungkin saya berusaha mengerti, memahami, dan menjalankan apa yang termaktub dalam perpres tersebut. Bahwa Menteri Agama, menteri saya yang bertanggung jawab terhadap penghidupan saya berkait gaji, tunjangan, anggaran kementerian, adalah juga menteri bagi saudara-saudara saya yang berbeda agama di dalam kementerian. Lebih luas, Menteri Agama adalah menteri bagi semua umat dan agama resmi yang diakui negara. Bahkan, bagi penganut aliran kepercayaan dan keagamaan yang belum diakui secara resmi, Menteri Agama saya saat ini, mengedepankan upaya dialog dan persuasif. Tentu saja persuasif, karena Menteri Agama juga mengemban amanat undang-undang yang hanya mengakui enam agama resmi.

Tetapi, upaya dialog dan persuasif itu juga dilakukan untuk melindungi umat beragama, minoritas, yang seringkali mendapat intimidasi dari segolongan mayoritas.

Jika kemudian dipermasalahkan perihal mengapa Menteri Agama yang muslim, beragama Islam itu mengucapkan Selamat Natal bagi umat Katolik dan Kristen, tentu perlu dilihat secara komprehensif dan menyeluruh.

Bahkan, sebagian tafsir, aliran, pemahaman dalam agama Islam tak mempermasalahkan mengucapkan Selamat Natal.
Sejauh mana mengucapkan ‘selamat’ bisa membuat seseorang menjadi lemah iman dan akidahnya? Kecuali orang tersebut memang benar-benar rapuh, dan tak mempunyai pondasi iman kuat di dalam hati, jiwa, serta raganya.

Maka Menteri Agama mengucapkan Selamat Natal, Selamat Nyepi, Selamat Waisak, adalah dalam bingkai tugasnya sebagai pengemban amanat undang-undang. Terserah pandangannya secara personal, tetapi secara komunal memang Menteri Agama harus merangkul semua umat dan agama yang berada dalam naungan kementeriannya.
Walaupun saya yakin, meski Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, orang-orang kaku semacam habib yang memukuli anak-anak itu tak akan pernah dipilih menjadi Menteri Agama.

Pandangan sebagian umat Islam, bahkan sebagian amtenar di dalam Kementerian Agama, yang menilai ucapan Selamat Natal dari Menteri Agama adalah bentuk perisakan akidah, menurut saya adalah lelucon semata. Namun jenis lelucon yang harusnya tak pernah ada, jika amtenar itu menyadari kedudukannya sebagai abdi negara, pegawai pemerintah, pelaksana pada Kementerian Agama.

Seseorang yang duduk dalam jabatan Menteri Agama memang harus benar-benar orang yang berkompeten, berpandangan luas melingkar, dan menekan ego pribadinya, serta tak memberi ruang pada chauvinisme keagamaan.

Dalam sejarah pembentukannya sebagai sebuah departemen, bahkan Departemen Agama tidak disetujui untuk lahir ketika diadakan sidang pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945. Dari 27 anggota sidang, hanya 6 yang mendukung, selebihnya menolak. Hal ini disebabkan bahwa usulan berkait pembentukan Departemen Agama ‘hanya’ untuk mengakomodir urusan dan kepentingan agama Islam. Sedang Indonesia, berjuang untuk lahir dan merdeka, melalui dukungan serta kerjasama berbagai elemen, termasuk berbagai agama.

Departemen Agama baru ada dan disetujui, ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1946, setelah melalui rapat panjang pada periode bulan November 1945. Penetapan untuk mengadakan Departemen Agama didasarkan pada pandangan tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa urusan agama memang selayaknya ada dalam suatu tata pemerintahan negara.

Terbentuknya Departemen Agama waktu itu, adalah hasil dari dialog panjang dan musyawarah bagi kebaikan bangsa dan negara secara keseluruhan, bukan hanya segolongan. Disinyalir juga bahwa diadakannya Departemen Agama adalah bentuk ‘kompensasi’ bagi umat Islam melalui tokoh-tokohnya yang menghapus kata ‘syariat Islam’ dalam piagam Jakarta yang merupakan pondasi awal terbentuknya Pancasila.
Jika, tokoh-tokoh besar Islam pada masa itu mau dan berkenan untuk menekan ego sempitnya demi kebaikan yang lebih luas, lalu mengapa saat ini justru generasi bangsa semakin menyempitkan diri dalam keterbatasan.

Kementerian Agama adalah satu dari sedikit kementerian yang selalu lolos dari eliminasi dan jugi fusi antar lembaga, dari satu kabinet ke kabinet lainnya. Hal ini sekaligus sebagai bukti, bahwa Kementerian Agama memang harus selalu ada, bagi semua agama dan kepentingan keagamaan.

Jika kemudian saat ini, amtenar Kementerian Agama yang beragama Islam, menuding Menteri Agama sebagai sosok lemah yang tidak mempunyai kompetensi serta ilmu agama mumpuni, sehingga serampangan mengucapkan selamat hari raya bagi semua agama, dimanakah letak nilai pengabdian mereka terhadap keutuhan bangsa dan negara? Bangsa dan negara pada tempat mereka hidup, menyusu uang melalui gajinya, dan mendapatkan kebebasan serta keleluasaan untuk beribadah secara aman.

Tulisan tendensius saya ini bukan untuk secara personal membela Menteri Agama, dari segolongan amtenar yang tidak suka. Tidak. Menteri Agama tak perlu dibela, apalagi hanya dari seorang seperti saya. Menteri Agama sudah menjalankan amanat tugas dan fungsinya secara legal dan sah.

Tulisan ini saya haturkan untuk Kementerian Agama, yang akan berulang tahun ke-73 pada esok tanggal 3 Januari 2019. Kementerian dimana saya hidup dan banyak belajar, dalam tiga belas tahun terakhir. Jayalah selalu Kementerian Agama.

Semoga Kementerian Agama tak kehilangan akal sehat untuk selalu hadir dan ada menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Kemenag, aku selalu menyayangimu.

Piyungan, 25 Desember 2018
Dari amtenar kecil di bawah Candi Boko, di tepi pematang sawah, di sebelah semut, bekicot dan aneka hewan melata.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

11 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.