PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Gambar : ilustrasi aplikasi penganggaran.

Sedikit serta seragam

Ketika saya pribadi ditanya apakah ada hambatan serta kesulitan dalam pelaksanaan anggaran, khususnya tahun anggaran 2018, saya akan menjawab tegas : Tidak Ada!
Ya memang tidak ada.
Apa sulitnya melaksanakan anggaran ‘seragam‘ yang hampir sama pada semua satker sejenis? Dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang serupa, Pelaksanaan Operasional Kegiatan yang tak jauh berbeda, serta Mata Anggaran Kegiatan yang hampir seperti pinang dibelah banyak.

Jika ada yang membedakan antara satu satker sejenis seperti pada tempat saya bekerja dengan yang lainnya, sesama madrasah negeri, paling hanya pada jumlah nominalnya saja. Lain itu, hampir tidak ada.
Kenapa hanya hampir? Karena mungkin saja pada beberapa satker ada anggaran belanja modal untuk pengadaan gedung dan bangunan, atau belanja modal lainnya, sedang pada lainnya tidak ada. Pelaksanaannya ya tidak rumit.
Jadi kesimpulannya, hampir tak ada masalah.

Ya lagi-lagi memang hampir, karena tak ada yang mutlak selain netijen Tuhan Yang Maha Benar.

Lagipula, apa sulitnya ‘menghabiskan’ anggaran yang dalam satu tahun anggaran tak lebih dari 6 miliar rupiah saja, dengan 75% isinya adalah komponen gaji dan tunjangan?
Anggaran pada madrasah negeri seperti tempat saya bekerja, dengan 588 peserta didik dan 40-an guru serta pegawai, lebih kurang 6 miliar rupiah. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar 10 kali lebih kecil dari nominal uang yang dikorupsi Zumi Zola, dan 17 kali lebih kecil dari uang hasil korupsi bupati Lampung Selatan non-aktif Zainudin Hasan.

Kalau hasil korupsi dari dua bajingan kepala daerah itu digabung, maka bisa untuk menghidupi operasional 28 madrasah selama satu tahun, memberi pendidikan yang layak bagi 16.464 anak-anak.

Kurang memahami peraturan

Tetapi meski dengan anggaran sedikit dan relatif seragam, di lapangan memang masih ada beberapa satker yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan anggaran. Hal ini paling banyak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai peraturan pelaksanaan anggaran.
Entah karena kurangnya minat untuk membaca peraturan-peraturan tersebut, atau karena memang ketidaktahuan jika ada peraturan.

Misalnya saja penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beberapa satker masih overlaping dalam penggunaan beberapa mata anggaran kegiatan, misalnya untuk honorarium, juga untuk biaya konsumsi kegiatan-kegiatan.

Kekurangpedulian terhadap peraturan, untuk membaca dan memahaminya, masih menjadi kendala bagi beberapa satker. Hanya saja yang perlu digaris bawahi, beberapa satker tidak mempunyai tenaga administrasi yang mumpuni, bahkan beberapa memang kekurangan tenaga atau pegawai. Kekurangan tenaga tersebut menjadikan kondisi pelaksanaan anggaran yang ideal, menjadi tidak terpenuhi. Baik dari segi pemahaman peraturan, atau dari sisi eksekusi.

Kurangnya pemahaman mengenai peraturan pelaksanaan anggaran, berpengaruh cukup signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Misalnya saja ketika suatu satker keliru menggunakan mata anggaran, atau berbelanja suatu barang yang harusnya tidak boleh menurut peraturan. Kekurangtepatan pelaksanaan anggaran seperti itu, berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, yang berarti juga ‘seharusnya‘ mempengaruhi indeks penilaian transparansi anggaran.

Sampai disini, saya rasa, kampanye literasi kurang mengena.

Koordinasi

Sayangnya kekurangan seperti itu, pada beberapa satker tidak diimbangi dengan suatu penawar, yaitu koordinasi.

Sejauh yang saya tahu dan saksikan, beberapa satker cenderung reaktif ketika sudah ditemukan suatu kekeliruan, daripada aktif berkoordinasi ketika dirasa ada keraguan. Satker tidak terbiasa untuk bertanya pada pihak-pihak terkait yang ,—katakanlah—, berkompeten serta berkepentingan melakukan pembinaan serta pendampingan. Padahal koordinasi, bertanya, adalah penawar paling efektif dan mujarab dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran.

Satu kesalahan langkah yang disebabkan keraguan, akan terus mengikuti sampai dengan akhir tahun anggaran. Sesuai dengan prinsip periodisitas dalam suatu pelaksanaan dan pelaporan anggaran. Kesalahan yang tak kunjung diselesaikan dalam satu periode, akan berpengaruh terhadap periode berikutnya. Semakin lama suatu permasalahan diselesaikan, maka semakin berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja satuan kerja.

Kurang aktifnya satker dalam melakukan koordinasi, sejauh pengamatan dan pengetahuan saya, disebabkan oleh dua hal.
Pertama, merasa takut disalahkan. Hal ini terjadi jika suatu satker sudah terlanjur melakukan kekeliruan. Alih-alih lekas berkoordinasi, satker akan memilih diam untuk menghindari kewajiban. Kewajiban untuk segera melakukan revisi serta perbaikan. Satker akan lebih memilih untuk menunggu koordinator melakukan evaluasi.
Kedua, tidak tahu jika melakukan kekeliruan. Hal ini jamak terjadi. Satker baru akan bersifat reaktif ketika koordinator sudah mengeluarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik. Sebab kedua ini, berkait dengan poin sebelumnya, yaitu kurang memahami peraturan.

Tidak memenuhi rasa keadilan

Jika terpaksa memang saya harus mempunyai setidaknya satu poin yang menjadi permasalahan, maka ini adalah poin yang akan saya kemukakan.

Pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja, tidak memenuhi rasa keadilan, subyektif dari diri saya sendiri. Mengapa?
Seharusnya semua tanggung jawab mengenai penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pemeriksaan oleh auditor, adalah ranah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tetapi sejauh ini, KPA hanya menjadi sebatas ‘penandatangan’ dari berbagai dokumen yang harus ada dan dipersiapkan.

Beberapa KPA bahkan tak ambil pusing serta bersikap acuh terhadap problematika anggaran yang ada. Asal ada dana untuk kegiatan, gajian lancar, maka beres semua urusan.
Termasuk ketika ada pemeriksaan, seharusnya, pihak yang pertama kali diperiksa dan diminta pertanggungjawaban adalah KPA, bukan operator.

Tentu ini tendensius, dan jelas subyektif, karena saya juga adalah operator dalam pelaksanaan anggaran pada satker tempat saya bekerja. Bukan kali ini saja, melainkan semenjak pertama kali bekerja, sampai dengan hari ini, pada beberapa satuan kerja.

Pada kenyataannya operator tak bekerja sesuai dengan analisis jabatan (Anjab) serta analisis beban kerjanya (ABK). Tak hanya sebagai operator, tetapi sekaligus ia adalah penanggungjawab, dan juga pihak pertama sebagai sumber kesalahan jika diketemukan suatu kekeliruan.

Semua itu, tentu tanpa mendapatkan reward yang layak.
Maka, jika terpaksa harus berkata apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, maka dengan lirih saya akan berkata, ada.
“Bukan pada teknis pelaksanaannya, tetapi pada prinsip keadilan sesuai dengan Anjab dan ABK.”

Sesederhana itu.

Latest posts by Anang Aji Guritna (see all)

133 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.